Landasan idiil pembangunan nasional adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Dalam Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa
kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi.
Dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah nilai kebenaran
atau aturan pokok sebagai landasan untuk berfikir atau bertindak dalam
pembangunan kesehatan. Dasar-dasar ini merupakan landasan dalam penyusunan
visi, misi dan strategi serta petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesehatan
secara nasional yang meliputi:
1.
Dasar Prikemanusiaan
2.
Dasar Pemberdayaan dan Kemandirian
3.
Dasar Adil dan Merata
4.
Dasar Pengutamaan dan Manfaat
Isu Strategis
Setelah dilakukan analisis situasi
kesehatan masyarakat, masalah, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka
dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dihadapi adalah.
1. Kerjasama Lintas Sektor
2. Sumber Daya Manusia Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
3. Mutu dan Keterjangkauan Pelayanan
Kesehatan
4. Pengutamaan dan Sumber Daya
Pembiayaaan Upaya Kesehatan
Keadaan ini mendorong perlunya
langkah strategis dalam menciptakan system pembiayaan yang bersifat praupaya
yang sering dikenal dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
Ketersediaan sumber daya yang terbatas, khususnya dosektor public mengharuskan
adanya upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta sector swasta khususnya dalam
upaya yang bersifat penyembuhan dan pemulihan. Upaya tersebut dilakukan melaui
pemberdayaan sector swasta agar mandiri, antara sector public dan swasta
sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. (ilmu
kesehatan masyarakat, syafrudin).
Visi Dan Misi Pembangunan Kesehatan
1.
Visi
Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui
pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh
penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki
kemampuan untuk mengjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan
merata, serta memiliki derajat yang setinggi-tingginya di seluruh republic
Indonesia. Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan atau visi yang ingin
dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut dirumuskan sebagai :
INDONESIA SEHAT 2015
Dengan adanya rumusan visi tersebut, maka lingkungan yang diharapkan pada
masa depan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu
lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan
yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang
berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong
menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
Perilaku masyarakat Indonesia sehat 2015 adalah perilaku proaktif untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit,
melinduni diri dari ancaman penyakit serta berpartisifasi akif dalam gerakan
kesehatan masyarakat. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Layanan yang tersedia adalah
layanan yang berhasil guna dan berdaya guna yang tersebar secara merata
dindonesia. Dengan demikian terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan
ekonomis.
2. Misi
Untuk dapat mewujudkan visi INDONESIA SEHAT 2015, ditetapkan empat misi
pembangunan kesehatan sebagai berikut:
(1). Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sector kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif berbagai sector pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kotribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan. Dengan perkataan lain untuk dapat terwujunya INDONESIA SEHAT 2015, para penanggungjawab program pembangunan harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya.
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sector kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif berbagai sector pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kotribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan. Dengan perkataan lain untuk dapat terwujunya INDONESIA SEHAT 2015, para penanggungjawab program pembangunan harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya.
Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan,
seyogyanya tidak diselenggarakan. Untuk dapat terlaksananya pembangunan yang
berwawsasankesehatan, adalah seluruh tugas yang berelemen dari system kesehatan
untuk berperan sebagai penggerak utama pembanguanan nasional berwawasan.
(2). Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat,
pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan pemerintah, tanpa kesadaran
individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya
sedikit yang dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk
memilih dan mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan
keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, salah satu upaya kesehatan
pokok atau misi sector kesehatan adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat.
(3).Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata,
dan terjangkau
Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau mengandung makna bahwa salah satu tanggungjawab sector kesehatan
adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan
terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak
semata-mata berada ditangan pemerintah, melainkan mengikutsertakan
sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat dan berbagai potensi
swasta.
(4).Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
beserta lingkungannya
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
beserta lingkungannya mengandyng makna bahwa tugas utama sector kesehatan
adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap warga negaranya, yakni
setiap individu,keluarga dan masyarakat Indonesia, tanpa meninggakan upaya
menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan penderita.
Tujuan Kebijakan pembangunan Kesehatan Millennium Development Goals (MDGs)
merupakan sebuah paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target
terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan, diskriminasi
perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan
kualitas lingkungan yang akan dibahas di bab berikutnya.
ISI
a.
Pengertian MDGs
MDGs (Milenium Development Goal) adalah
agenda ambisius untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan yang
disepakati para pemimpin dunia padaMillennium Summit pada bulan
September 2000. Untuk setiap tujuan satu atau lebih target yang telah
ditetapkan, sebagian besar untuk tahun 2015, menggunakan tahun 1990 sebagai
patokan. Millenium Development Goals (MDGs) pada dasarnya mewujudkan komitmen
internasional yang dibuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa
Harapan baru pada tahun 2015
tercapai perubahan siginifikan di bidang kesehatan, hal ini sebagai wujud
realisasi pertemuan beberapa anggota PBB pada sekitar bulan September
2000, dengan diikuti sebanyak 189 negara mengadakan perkumpulan dan pertemuan,
dan menghasilkan sebuah deklarasi.
Deklarasi ini menghimpun kesepakatan
para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu
perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam
satu paket. Dalam kesepakatannya, kemudian negara-negara anggota PBB
kemudian mengadopsi tujuan pembangunan milenium (millenium developments
goals). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta
indikatornya. MDG menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama
pembangunan memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur.
Inti
dari Millennium Declaration ini mengandung 8 item,
dimana hasil deklarasi ini diharapakan dan ditargetkan bisa terwujud sampai
dengan tahun 2015 , yang kemudian 8 point ini dikenal dengan Millennium
Development Goals (MDGs).
b.
Sejarah MDG
Millenium Development Goals (MDGs)
pada dasarnya mewujudkan komitmen internasional yang dibuat di Perserikatan
Bangsa-Bangsa Dunia pada konferensi Summits dan global sepanjang tahun 1990-an,
seperti KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua
1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio
de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen.
Kemudian, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara
anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk
presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangi Deklarasi Milenium yang diadopsi
dari komitmen sebelumnya. Deklarasi Milenium inilah yang berisiMillenium
Development Goals (MDGs)As a follow-up to the commitments made in the
Millennium Summit, each signatory country is expected to prepare a Millennium
Development Goals Report.
Millennium
Development Goals (MDG) yang kalau dibahasa indonesiakan menjadi sasaran pembangunan
milenium merupakan delapan tujuan dari pembangunan internasional yang ingin
dicapai seluruh dunia pada tahun 2015. Delapan tujuan yang dimaksud terdiri
dari (masing-masing tujuan memiliki target dan indikator):
1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan
perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
MDG pada
sebenarnya merupakan perwujudan hubungan global yang telah tumbuh dari komitmen
dan target yang telah ditetapkan pada United Nations World Summits dan
konferensi global di sepanjang tahun 1990-an. Nah, baru pada bulan September
tahun 2000, sebanyak 189 negara yang sebagian besar diwakili para kepala negara
menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi
Milenium. Deklarasi ini menyatakan komitmen bahwa Negaratersebut setuju untuk
mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals
(MDG). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target.
Dengan
ditetapkannya target pencapaian pada 2015, maka perlu ada kerja sama dalam
pencapaian target tersebut. Kerja sama yang harus tercipta antara Negara miskin
dan Negara kaya. Negara miskin harus melakukan pemerintahan dengan lebih baik,
dan menginvestasikan rakyatnya dengan pendidikan dan kesehatan yang baik,
sedangkan Negara kaya harus mendukung negara miskin tersebut, melalui bantuan,
pembebasan hutang, dan perdagangan yang lebih adil.
Laporan MDG
Setiap
negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat
laporan MDG. Laporan MDG ini secara rinci mengulas pencapaian sasaran
pembangunan, sesuai dengan indikator MDG. Laporan ini menguraikan secara
sekilas tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk
mencapai berbagai sasaran MDG. Dengan demikian, laporan ini dapat digunakan
sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDG pada
tahun 2015 dapat tercapai.
Indikator MDG
Dalam rangka
mengukur pencapaian tujuan dan target MDG di atas diperlukan indicator**
pencapaian. Sampai saat ini telah terdapat 48 buah indikator teknis dari MDG.
Kedelapan buah tujuan beserta target dan indikator inilah yang dijadikan
standard ukuran keberhasilan bagi negara-negara di dunia dalam membangun
negaranya, tentunya termasuk juga di dalamnya adalah negara Indonesia.
MDG Indonesia
MDGs telah
menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap
perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah
memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras
serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta,
dan lembaga donor.
Target
pencapaian rencana pemberantasan kemiskinan global di bawah program PBB yang
disebut Tujuan Pembangunan Milenium MDG pada tahun 2015 tersisa enam tahun.
Namun, delapan target yang menjadi sasaran masih jauh dari harapan sehingga
muncul kekhawatiran target-target itu akan sulit tercapai.
Kedelapan
target MDGs ini dikhawatirkan tak tercapai jika kendala seperti bencana alam
terus terjadi. Selain bencana alam. Selain itu, perubahan iklim, krisis pangan,
krisis energi, dan krisis keuangan juga berpotensi jadi kendala utama. Target
sulit tercapai sebenarnya juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak
difokuskan pada MDGs. Tidak optimalnya upaya pencapaian target MDGs adalah
karena belum ada komitmen dan kontribusi bersama dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, parlemen, media,
dan swasta.
c.
Adapun Tujuan / Sasaran MDGs
a.
Memberantas kemiskinan dan kelaparan
ü Mengurangi sampai setengah jumlah
penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dollar perhari
ü Mengurangi sampai setengah jumlah
penduduk yang kelaparan
b.
Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua
ü Menjamin agar semua anak perempuan
dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar
c.
Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan
ü Menghapus ketidaksetaraan jender
dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan di semua
tingkat pendidikan pada tahun 2015
d.
Menurunkan angka kematian balita
ü Mengurangi dua pertiga dari anka
tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun
e.
Meningkatkan kesehatan ibu
ü Mengurangi tiga perempat dari angka
tingkat kematian ibu
f.
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
ü Menghentikan dan mengurangi laju
penyebaran HIV/AIDS
ü Menghentikan dan mengurangi laju
penyebaran malaria serta penyakit menular utama lainnya
g.
Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup
ü Mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional serta
mengurangi perusakan sumber daya alam
ü Mengurangi sampai setengah jumlah
penduduk yang tidak memiliki akses kepada air bersih yang layak minum
ü Berhasil meningkatkan kehidupan
setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020
h.
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
ü mengembangkan lebih lanjut sistem
perdagangan dan keuangan terbuka yang berdasar aturan, dapat diandalkan dan
tidak diskriminatif. Termasuk komitmen melaksanakan tata pemerintahan yang
baik, pembangunan dan pemberantasan kemiskinan – baik secara nasional maupun
internasional
ü menangani kebutuhan khusus
negara-negara yang kurang berkembang. Mencakup pemberian bebas tarif dan bebas
kuota untuk ekspor mereka; keringanan pembayaran hutang bagi negara-negara
miskin yang terjerat hutang; pembatalan hutang bilateral; dn pemberian bantuan
pembangunan yang lebih besar untuk negara-negara yang berkomitmen untuk
mengurangi kemiskinan c) menangani kebutuhan khusus negara-negara yang
terkurung daratan dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.